Cakupan Sistem Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Cakupan sistem keselamatan dan keamanan pelayaran ((Image credit : www.facebook.com/yanesl88)

Apa Itu Keselamatan dan Keamanan Pelayaran?

Statistik keselamatan kerja dalam industri kemaritiman modern menjadi parameter keberhasilan dari suatu institusi  penyelenggaranya. Begitupun halnya dengan dunia kemaritiman/pelayaran (shipping industry) Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, perlindungan terhadap kapal, awak kapal dan muatan kapal, lingkungan hidup dan pelabuhan mempunyai urutan prioritas utama dalam suatu sistem keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.

Dalam perundangan Negara Kesatuan Republik Indoesia, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dimaknai sebagai bagian dari pemenuhan standar atau syarat keselamatan dan keamanan terhadap system angkutan perairan, perlindungan lingkungan kemaritiman dan system kepelabuhanan.

Pada umumnya kebijakan keselamatan itu sendiri tidak boleh lepas pada tujuan untuk tidak terjadinya kecelakaan dan atau terhindar dari hal-hal buruk (Zero Incident).

Cakupan Sistem Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Ada beberapa hal penting yang menjadi cakupan dalam sistem keselamatan pelayaran dan dari uraian diatas maka cakupan sistem keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia terdiri dari :

1. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan di Perairan

Dalam konteks ini, pelaksanaan angkutan di perairan menjadi hal utama karena berbicara tentang moda transportasinya yaitu kapal. Sistem keselamatan hendaknya tetap pada tujuan yaitu jauh dari terjadinya kecelakaan kapal, dimana upaya pencegahan harus menjadi kunci sesuai mekanisme dalam tahapan proses pelayaran.

Meskipun harapan akan hal tersebut sulit terpenuhi karena bicara kecelakaan merupakan suatu kemungkinan yang bisa terjadi kapan saja disekitar kita. Proses penyiapan pelayaran di mulai dengan desain, konstruksi hingga ke tahap pentingnya yaitu operasional kapal. 

2. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran menyangkut Lingkungan Maritim

Memperkuat regulasi dalam bidang kemaritiman tentang perlindungan maritim mutlak dilaksanakan demi mencegah tercemarnya lingkungan yang disebabkan industry pelayaran saat ini. Kegiatan pelayaran hendaknya tetap memperhatikan lingkungan laut.

Pembuangan sampah dan limbah kapal, potensi kebocoran minyak di tengah laut merupakan hal yang paling utama dicegah dalam hal regulasi dan mindset para penyelenggara pelayaran. Perlindungan maritim juga dalam rangka mempertahankan kelestarian ekosistem bawah laut.

3. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dalam Sistem Kepelabuhanan

Pelaksanaan kegiatan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam sistem kepelabuhanan merupakan bagian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan bongkar muat barang, pengisian bahan bakar minyak, penertiban embarkasi dan debarkasi, pembangunan dan penyedia fasilitas/sarana-prasarana pelabuhan.

Serta pengerukan serta reklamasi, kelayakan berlayar dan kepelautan, ketertiban lalu lintas kapal di area perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pelaksanaan pengawasan pandu dan tunda kapal, serta rekomendasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Kepelabuhanan unya peranan sangat penting dalam memulai prosedur keselamatan, karena dari sinilah hendaknya segala tahapan dan proses keamanan dalam pelayaran dilaksanakan.

Proses pemuatan kendaraan ke atas kapal
(Image credit : www.facebook.com)

Tujuan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Pemenuhan akan faktor keselamatan sebelum pemberangkatan kapal harus dilaksanakan sehingga kapal dinyatakan laiklaut dan tentu saja berhak untuk berlayar dengan penerbitan surat persetujuan untuk berlayar oleh kesyahbandaran setempat.

Keselamatan pelayaran harus diwujudkan demi terciptanya penyelenggaraan pelayaran secara lancar dan teratur, sesuai prosedur operasi, dan sesuai syarat kelaikan teknis sarana dan prasarana serta penunjangnya. 

Sistem keselamatan pelayaran merupakan bagian dalam keselamatan maritim yang menjadi faktor utama yang seharusnya diperhatikan sebagai dasar pokok serta dijadikan tolok ukur pengambilan keputusan (decision maker) guna menentukan dan menetapkan kelayakan dan keselamatan dalam pelayaran.

Hal ini bermanfaat dalam rangka meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pekerja. Meningkatkan kesadaran terhadap bahaya akan kesalahan atau kelalaian. Mendorong penyelenggara pelayaran untuk menjalani dan melaksanakan setiap prosedur sesuai mekanisme. 

Untuk itu komitmen bersama baik itu pengguna jasa perkapalan dan penyelenggara pelabuhan beserta pihak terkait dalam pelayaran untuk menjadikan keselamatan pelayaran sebagai budaya agar pemenuhan standar akan aturan keselamatan kapal beserta kompetensi SDM andal bukan sekedar pemenuhan akan tanggung jawab tapi dijadikan standar kebutuhan.

Terlaksananya pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran tidak bisa dilepaskan dari Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan tersebut. Pemahaman terhadap aturan atau regulasi penting agar tidak terjadi penyimpangan.

Menghindari pemberian kebijakan diluar ketetapan undang-undang adalah pelanggaran serius dan berpotensi pemberian sanksi hukum berat sesuai perundangan. Karena esensi dari kebijakan/perundangan adalah sanksi, jika kebijakan atau perundangan disalahgunakan maka akan menghadapi sanksi.