YANES ALFIAN LASUT

Konsekuensi logis dari pemaparan serangkaian kejadian terkait perilaku korupsi di kalangan aparat negara akhir-akhir ini adalah terbentuknya pandangan yang sangat negatif di kalangan masyarakat terhadap sejumlah lembaga. (Koleksi Foto Pribadi) Pandangan negatif ini berpotensi mengarah pada krisis kepercayaan, jika tidak ditangani dengan pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi tidak lagi dapat hanya mengandalkan upaya penindakan semata, melainkan harus lebih mengutamakan langkah-langkah pencegahan. Fakta-fakta terbaru terkait perilaku korupsi di kalangan aparat negara telah memaksa setiap orang untuk memperhatikan dan menyuarakan kekhawatiran mereka. Kekecewaan pasti akan dirasakan karena korupsi ternyata masih menjadi masalah yang merajalela, dengan potensi kerugian negara yang sangat besar. Meskipun telah ada upaya pemberantasan korupsi selama bertahun-tahun, namun situasi yang terungkap belakangan ini menunjukkan bahwa upaya tersebut belum membuahkan

Kota Tomohon Kota merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang berdiri secara otonom sebagai sebuah daerah administratif. Dipimpin seorang walikota sebagai kepala daerah dan wakilnya, kota ini menjadi salah satu daerah yang cukup maju di antara beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara. Kota Tomohon sendiri merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Minahasa yang didasarkan atas Undang-undang No. 10 / 2023 tentang Pembentukan Kab. Minahasa Selatan dan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Letak Geografis Kota Tomohon Secara geografis, Kota Tomohon berada pada 1°24’18,479” LU s/d 124°43’52,457” BT, dan 1°14’33,154” LU s/d 124°54’34,191” BT. Luas Wilayah Kota Tomohon Adapun Kota Tomohon sendiri mempunyai luas wilayah sekitar 169,10 km/persegi. Dan hanya sekitar 1.17 % dari luas keseluruhan Provinsi Sulawesi Utara yaitu sekitar 14.500,58 km/persegi (BPS Sulut. 2022). Kota Tomohon sendiri terdiri dari 5 (Lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tomohon Utara dengan lua

Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Amurang Dalam dunia kemaritiman, salah satunya adalah tentang kepelabuhanan. Di pelabuhan terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan atau penyelenggaraan sistem kepelabuhanan. Adapun di pelabuhan ada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam kepentingannya di pelabuhan itu sendiri. Begitu juga seperti yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Amurang, Minahasa Selatan. Pihak-pihak yang saya maksud disini adalah Operator Pelabuhan, Operator Kapal dan Regulator. Mari simak pembahasannya dibawah ini, dan perannya masing-masing di Pelabuhan Penyeberangan Amurang. Pengertian Operator & Regulator Dalam hal ini akan dibedakan apa yang dimaksud dengan operator pelabuhan, operator kapal dan Regulator. Operator Pelabuhan Operator Pelabuhan merupakan pihak yang melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan pada sistem kepelabuhanan. Siapakah operator pelabuhan ini? operator pelabuhan merupakan lembaga atau badan dan atau pihak

Sistem Demokrasi Indonesia Pada dasarnya, demokrasi itu memberi kesempatan atas perubahan agar dapat menjawab persoalan ditengah masyarakat dari masa ke masa. Munculnya budaya demokrasi adalah satu dari penerapan nilai demokrasi dengan jaminan bahwa penerapan perubahan pada demokrasi ditujukan untuk mewujudkan negara yang demokratis. Sistem Demokrasi Pancasila Indonesia Indonesia telah menjalani beberapa kali perubahan demokrasi yang disebabkan oleh beberapa alasan. Diantaranya tentu saja dikarenakan terlalu banyak kekurangan pada sistem demokrasi Indonesia sebelumnya. Sehingga muncul kesadaran memperbaiki dengan beralih ke sistem demokrasi saat ini. Indonesia telah mengalami setidaknya 3 (tiga) kali perubahan sistem demokrasi, yaitu Demokrasi Liberal kurun tahun 1945-1959, Demokrasi Terpimpin antara tahun 1959-1965 dan Demokrasi Pancasila (1965 - sekarang). Demokrasi Liberal, Indonesia menghadapi situasi mempertahankan kemerdekaan dimana kabinet jatuh bangun dalam menjalankan pemerint

Apa Itu Rencana Induk Pelabuhan? Rencana Induk Pelabuhan Dasar Penyusunan / Penetapan Rencanaa Induk Pelabuhan Berdasar Peraturan Menteri Perhubungan No. 57/2020, rencana induk pelabuhan merupakan pengaturan ruang pada pelabuhan dalam rangka tataguna tanah serta perairan di daerah lingkup kerja pelabuhan (DLKr) dan daerah lingkup kepentingan pelabuhan (DLKp). Kebijakan pengaturan pelabuhan di Indonesia sesuai UU No.17/2008 tentang pelayaran, rencana induk pelabuhan merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan pelabuhan, pengoperasian dan penyelenggaraannya, serta penyusunan dan pengembangan pelabuhan dimana ditetapkan melalui keputusan pemerintah (SK). Pelabuhan Umum Amurang dan Pelabuhan Penyeberangan Amurang di Minahasa Selatan Penyusunan rencana induk pelabuhan harus memperhatikan hal-hal yang menjadi prasyarat dalam penetapannya, yaitu : Perencanaan tataruang wilayah daerah provinsi Perencanaan tataruang wilayah daerah kab/kota Keserasian, keselarasan dan keseimbangandenga

Prestise dan Responsibility Dalam sebuah kesempatan memimpin kegiatan apel sore (foto : facebook.com/yyaneschlasut.alfian) Adalah suatu kebanggan bagi tiap orang apabila mempunyai jabatan atau kedudukan. Meski tak semua orang dapat meraih jabatan dan kedudukan itu sendiri. Jabatan / kedudukan adalah suatu amanah, kepercayaan dan merupakan pengabdian yang nilai-nilainya harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, tiap orang ingin merasakan bagaimana memangku suatu jabatan, dimana memiliki jabatan berarti berada pada jalur kepemimpinan. Yang mana kepemimpinan itu berada dalam lingkup kekuasaan. Entah pada lingkup organisasi / kelompok, perusahaan atau pada tatanan pemerintahan. Jabatan Adalah Prestise Dari Prestasi Prestise dari sebuah jabatan menunjukkan wibawa seseorang. Menduduki jabatan membawa seseorang pada wibawa jabatan, atau sebaliknya karena wibawanya, membawa seseorang menduduki jabatan. Seseorang yang berprestasi akan mudah menggapai prestise itu sendiri. D

Daerah Lingkup Kerja (DLKR) Pelabuhan / Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP) Pelabuhan foto : Pelabuhan Penyeberangan Amurang Pelabuhan adalah salah satu fasilitas publik yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian dan perdagangan nasional. Perencanaan yang tidak tepat terhadap pelabuhan akan berakibat pada in-efisiensi layanan kepelabuhanan. Perundangan terkait pelayaran dan kepelabuhanan mewajibkan pelabuhan untuk memiliki Rencana Induk Pelabuhan, serta dalam menunjang efektifitas serta efisiensi penyelenggaraan pelabuhan maka perlu untuk menyusun  Daerah Lingkup Kerja (DLKR) / Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP). DLKr / DLKp merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan suatu pelabuhan.  Rencana Induk Pelabuhan merupakan pengaturan terhadap ruang pelabuhan dalam rangka perencanaan tataguna tanah dan perairan pada  Daerah Lingkup Kerja dan Daerah Lingkup Kepentingan.  DLKR merupakan wilayah/daerah perairan dan daratan dalam suatu

Memahami Dan Menyelami Pikiran Mafia Takkan ada kejahatan yang abadi Ditengah hingar bingar isu-isu global, kejahatan sudah menjadi musuh besar tiap negara di dunia yang sudah pada tahap sangat mengkhawatirkan. Kejahatan dapat muncul dari berbagai sudut pandang dengan maksud kepentingan yang berbeda. Tak terkecuali dalam kehidupan pelayanan publik kepada masyarakat. Layanan publik akan berimplikasi terhadap sosial kemasyarakatan, dimana proses transformasi akan kecerdasan hampir atau bahkan dikalahkan oleh provokasi-provokasi serta taburan bumbu kebencian. Meski terlihat sedikit atau kecil tapi tampak mendominasi dan telah membuat keresahan. Itulah mafia,. yah, mafia. Keberanian mereka yangh saya sebut mafia ini biasanya karena ada spirit dibaliknya. 'Spirit' ini biasanya tak nampak tapi cukup berperan bahkan merupakan dalang. Dialah yang menggerakkan demi kepentingannya. Mereka biasanya berusaha akan menjaga susananya, hal mana sumber daya akan selalu dieksploitasi. B

G20 : Presidensi G20 di Indonesia Tahun 2022 sumber foto : antaranews.com Group of Twenty atau G20 merupakan forum kerja sama multilateral dimana beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar terdiri dari 19 negara dan 1 (satu) kawasan, yaitu Australia, Argentina, Kanada, Brasil, RRC, India, Jerman, Prancis, Italia, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Ingris, Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa. G20 lahir pada tahun 1999, yang mana merupakan respon atas krisis ekonomi yang melanda dunia tahun 1997-1998. Dengan tujuan memastikan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi dunia yang berkesinambungan dan kuat serta keluarnya dunia dari krisis itu sendiri. Forum G20 berfokus pada koordinasi kebijakan ekonomi dan pembangunan yang mempresentasikan kekuatan ekonomi dunia dan politik dimana komposisi anggota mencakup 80% dunia, 75% ekspor dunia dan 60% atas populasi dunia. Hal ini menunjukkan pentingnya forum G20 dalam menentukan arah kebija