YANES ALFIAN LASUT

Klaim seepihak jadi akar konflik  (instagram.com/isds.indonesia) Laut China Selatan telah lama menjadi sumber konflik yang kompleks dan menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, serta negara-negara tetangga di kawasan tersebut. Konflik ini berakar dari persaingan klaim atas wilayah maritim di Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan ikan. Negara-negara seperti China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam saling bersaing untuk menguasai wilayah tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan dan potensi terjadinya konflik di kawasan tersebut. Namun, fokus utama dari artikel ilmiah ini adalah tentang ancaman konflik di Laut China Selatan terhadap kedaulatan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kedaulatan atas sebagian wilayah Laut China Selatan, yaitu Kepulauan Natuna. Namun, klaim China yang meluas hingga ke wilayah Natuna mengancam kedaulatan maritim Indonesia dan menimbulkan ketidakstabilan di kaw

Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Amurang Dalam dunia kemaritiman, salah satunya adalah tentang kepelabuhanan. Di pelabuhan terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan atau penyelenggaraan sistem kepelabuhanan. Adapun di pelabuhan ada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam kepentingannya di pelabuhan itu sendiri. Begitu juga seperti yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Amurang, Minahasa Selatan. Pihak-pihak yang saya maksud disini adalah Operator Pelabuhan, Operator Kapal dan Regulator. Mari simak pembahasannya dibawah ini, dan perannya masing-masing di Pelabuhan Penyeberangan Amurang. Pengertian Operator & Regulator Dalam hal ini akan dibedakan apa yang dimaksud dengan operator pelabuhan, operator kapal dan Regulator. Operator Pelabuhan Operator Pelabuhan merupakan pihak yang melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan pada sistem kepelabuhanan. Siapakah operator pelabuhan ini? operator pelabuhan merupakan lembaga atau badan dan atau pihak

Keamanan Olah Gerak Kapal Olah Gerak Kapal di Pelabuhan Penyeberangan Amurang, Minahasa Selatan Olah gerak kapal diartikan sebagai penguasaan kapal baik dalam keadaan diam maupun bergerak untuk mencapai tujuan pelayaran aman dan efisien,  dengan memperhatikan sarana yang digunakan diatas kapal seperti mesin. Olah gerak kapal dipengaruhi juga oleh beragam faktor, diantaranya mesin sebagai tenaga penggerak, badan kapal di bagian bawah air, kemudi dan konstruksi bagian atas kapal, serta keadaan arus, sarat dan kondisi cuaca. Dalam prakteknya, pengalaman olah gerak kapal merupakan sebuah kemampuan yang sangat tinggi nilainya dan sangat bermanfaat. Kombinasi akan teori dan pengalaman para pelaut menjadi keharusan dan merupakan nilai ideal. Kebanyakan orang mengerti dan menguasai olah gerak kapal, tapi kurangnya pengalaman dalam praktek sesungguhnya tentu adalah sebuah kerugian. Olah gerak suatu kapal harus dilakukan dengan perhitungan matang, rasa tanggungjawab yang tinggi serta den

Apa Itu Rencana Induk Pelabuhan? Rencana Induk Pelabuhan Dasar Penyusunan / Penetapan Rencanaa Induk Pelabuhan Berdasar Peraturan Menteri Perhubungan No. 57/2020, rencana induk pelabuhan merupakan pengaturan ruang pada pelabuhan dalam rangka tataguna tanah serta perairan di daerah lingkup kerja pelabuhan (DLKr) dan daerah lingkup kepentingan pelabuhan (DLKp). Kebijakan pengaturan pelabuhan di Indonesia sesuai UU No.17/2008 tentang pelayaran, rencana induk pelabuhan merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan pelabuhan, pengoperasian dan penyelenggaraannya, serta penyusunan dan pengembangan pelabuhan dimana ditetapkan melalui keputusan pemerintah (SK). Pelabuhan Umum Amurang dan Pelabuhan Penyeberangan Amurang di Minahasa Selatan Penyusunan rencana induk pelabuhan harus memperhatikan hal-hal yang menjadi prasyarat dalam penetapannya, yaitu : Perencanaan tataruang wilayah daerah provinsi Perencanaan tataruang wilayah daerah kab/kota Keserasian, keselarasan dan keseimbangandenga

Daerah Lingkup Kerja (DLKR) Pelabuhan / Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP) Pelabuhan foto : Pelabuhan Penyeberangan Amurang Pelabuhan adalah salah satu fasilitas publik yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian dan perdagangan nasional. Perencanaan yang tidak tepat terhadap pelabuhan akan berakibat pada in-efisiensi layanan kepelabuhanan. Perundangan terkait pelayaran dan kepelabuhanan mewajibkan pelabuhan untuk memiliki Rencana Induk Pelabuhan, serta dalam menunjang efektifitas serta efisiensi penyelenggaraan pelabuhan maka perlu untuk menyusun  Daerah Lingkup Kerja (DLKR) / Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP). DLKr / DLKp merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan suatu pelabuhan.  Rencana Induk Pelabuhan merupakan pengaturan terhadap ruang pelabuhan dalam rangka perencanaan tataguna tanah dan perairan pada  Daerah Lingkup Kerja dan Daerah Lingkup Kepentingan.  DLKR merupakan wilayah/daerah perairan dan daratan dalam suatu

Memahami Dan Menyelami Pikiran Mafia Takkan ada kejahatan yang abadi Ditengah hingar bingar isu-isu global, kejahatan sudah menjadi musuh besar tiap negara di dunia yang sudah pada tahap sangat mengkhawatirkan. Kejahatan dapat muncul dari berbagai sudut pandang dengan maksud kepentingan yang berbeda. Tak terkecuali dalam kehidupan pelayanan publik kepada masyarakat. Layanan publik akan berimplikasi terhadap sosial kemasyarakatan, dimana proses transformasi akan kecerdasan hampir atau bahkan dikalahkan oleh provokasi-provokasi serta taburan bumbu kebencian. Meski terlihat sedikit atau kecil tapi tampak mendominasi dan telah membuat keresahan. Itulah mafia,. yah, mafia. Keberanian mereka yangh saya sebut mafia ini biasanya karena ada spirit dibaliknya. 'Spirit' ini biasanya tak nampak tapi cukup berperan bahkan merupakan dalang. Dialah yang menggerakkan demi kepentingannya. Mereka biasanya berusaha akan menjaga susananya, hal mana sumber daya akan selalu dieksploitasi. B

(web.facebook.com/dinasperhubungankabminahasaselatan) Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 313 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan dan Kapal Berkecepatan Tinggi Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur baru saja menetapkan Tarif Angkutan Kapal Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022. Penetapatan tarif baru ini sebagai dampak penyesuaian atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang di umumkan pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 3 September 2022 pada pukul 13.30 Wib. Adapun penyesuaian kenaikan tarif dasar penumpang angkutan laut non ekonomi ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan laut serta menjamin kelancaran angkutan penumpang dan barang dengan kapal penumpang lokal di provinsi sulawesi utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memutuskan bahwa tarif penyesuaian Biaya Pokok Angkutan Penyeberangan ini disesuaikan terhadap ken

Pentingnya Zonasi Pelabuhan Contoh zonasi pelabuhan penyeberangan Pelabuhan sebagai salah satu prasarana penunjang transportasi yang juga merupakan fasilitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayaran. Dalam pelaksanaan layanan masyarakat, pelabuhan tidak boleh disamakan dengan fasilitas pemerintah lainnya karena pengelolaannya harus mengacu pada regulasi-regulasi yang berlaku secara internasional. Salah satu regulasi adalah dengan penetapan zonasi pelabuhan yang dimaksudkan agar pengaturan pola arus di pelabuhan dapat berjalan dengan tertib. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang maksud dan tujuan zonasi pelabuhan serta pentingnya penetapan zonasi pada suatu pelabuhan terlebih khusus pelabuhan penyeberangan. Maksud dan Tujuan Zonasi Pelabuhan Penyeberangan Merujuk pada Permenhub RI No.91/2021 terkait zonasi pelabuhan yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan penyeberangan, mempunyai maksud serta tujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ke

17 September Sebagai Hari Perhubungan Nasional RI 17 September sebagai Hari Bakti Perhubungan Nasional Perhubungan adalah salah satu lembaga pemerintahan negara di Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. Memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2022 pada 17 September, insan perhubungan mengusung tema 'Bangkit Maju Bersama'. 17 September merupakan hari yang diperingati oleh insan perhubungan di pelosok tanah air sebagai Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas). Menilik sejarahnya, 17 September sebenarnya bukan merupakan hari lahir Perhubungan. Bagaimana sejarah momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional RI? Sejarah Awal Perhubungan Eksistensi Perhubungan dalam peran dan kontribusinya pada bangsa dan negara telah ada sejak pertama kali bangsa Indonesia berdiri. Setelah kemerdekaan, tepatnya 19 Agustus 1945 lembaga pemerintahan dibidang transportasi ini mulai dibentuk. Tepatnya pada 2 September 1945, lembaga perhubungan inipun resmi