Skip to main content

SISTEM ZONASI PELABUHAN PENYEBERANGAN : Pengaturan Demi Tertibnya Pola Arus di Pelabuhan

Pentingnya Zonasi Pelabuhan

Contoh zonasi pelabuhan penyeberangan

Pelabuhan sebagai salah satu prasarana penunjang transportasi yang juga merupakan fasilitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayaran. Dalam pelaksanaan layanan masyarakat, pelabuhan tidak boleh disamakan dengan fasilitas pemerintah lainnya karena pengelolaannya harus mengacu pada regulasi-regulasi yang berlaku secara internasional.

Salah satu regulasi adalah dengan penetapan zonasi pelabuhan yang dimaksudkan agar pengaturan pola arus di pelabuhan dapat berjalan dengan tertib. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang maksud dan tujuan zonasi pelabuhan serta pentingnya penetapan zonasi pada suatu pelabuhan terlebih khusus pelabuhan penyeberangan.

Maksud dan Tujuan Zonasi Pelabuhan Penyeberangan

Merujuk pada Permenhub RI No.91/2021 terkait zonasi pelabuhan yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan penyeberangan, mempunyai maksud serta tujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan, ketertiban di area terminal serta fasilitas pelabuhan yang melaksanakan kegiatan layanan angkutan penyeberangan, maka perlu dilakukan suatu penataan akan sistem zonasi pelabuhan.

Zonasi Pelabuhan Untuk Tertibnya Pola Arus

Penataan zonasi merupakan suatu kewajiban yang harus di penuhi operator pelabuhan dalam rangka memastikan pola alur/arus pergerakan manusia dan barang/kendaraan di pelabuhan, agar berjalan tertib. Hal ini tentu akan berpengaruh pada terciptanya keamanan dan kenyamanan sistem layanan transportasi kepada masyarakat di pelabuhan.

Salah satu fungsi dan tujuan penyelenggaraan transportasi adalah memastikan dan mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di bidang transportasi laut. Untuk memastikan hal tersebut maka harus dimulai dengan penataan pelabuhan dalam zonasi-zonasi agar terwujud keamanan dan ketertiban transportasi di pelabuhan.

Sistem zonasi sebagaimana perundangan diatas adalah sebagai berikut :

  • Zonasi A, untuk orang/penumpang;
  • Zonasi B, untuk Kendaraan/muatan barang;
  • Zonasi C, untuk fasilitas vital/penting;
  • Zonasi D, untuk daerah khusus terbatas; dan 
  • Zonasi E, untuk kantong parkir yang berada di luar Pelabuhan Penyeberangan bagi Kendaraan-kendaraan yang akan menyeberang.

Pengelompokan zonasi diatas dimaksudkan dalam rangka pengendalian dan pengaturan operasional pelabuhan penyeberangan. Zonasi ini harus disusun dalam rupa tataletak zonasi (layout) pelabuhan penyeberangan. Serta penting bagi operator pelabuhan untuk memenuhi segala fasilitas terkait penetapan zonasi pelabuhan.

Penyusunan layout/tataletak zonasi untuk penetapan zonasi dilakukan oleh operator pelabuhan kemudian disampaikan ke BPTD Kemenhub setempat untuk dilaksanakan evaluasi secara lengkap dan sesuai sebelum di sampaikan untuk permohonan penetapan zonasi ke Kementerian Perhubungan RI bagi Pelabuhan Penyeberangan yang melayani Angkutan Penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara.

Hal ini berlaku juga untuk Tataletak Zonasi (layout) Pelabuhan Penyeberangan yang disusun oleh BPTD disampaikan ke gubernur bagi Pelabuhan Penyeberangan yang melayani Angkutan Penyeberangan antarkabupaten/ kota satu provinsi; serta kepada bupati/wali kota, bagi Pelabuhan Penyeberangan yang melayani Angkutan Penyeberangan dalam satu kabupaten/kota.

Pengaturan untuk tertibnya pola arus di pelabuhan penyeberangan

Pentingnya penetapan zonasi pada suatu pelabuhan penyeberangan maka menjadi kewajiban bagi para operator pelabuhan untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai amanat perundangan. Adapun pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI secara tegas akan memberi sanksi bagi pelabuhan yang belum melaksanakan penetapan zonasi.

Sanksi sebagaimana maksud diatas serta merujuk perundangan pada pasal 12 ayat 9, Permenhub No.91/2021 adalah penurunan tarif pas pelabuhan penyeberangan bagi opertaor atau penyelenggara pelabuhan yang tidak/belum menerapkan penzonasian pelabuhan sebesar 15 % dari tarif yang berlaku saat ini di suatu pelabuhan penyeberangan.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

WARUGA : Artefak Peninggalan Suku Minahasa

Waruga di Desa Sawangan, Minahasa Utara (foto : facebook.com) WARUGA : Bukti Peradaban Bangsa Minahasa Pada Masa Lalu Waruga merupakan kubur batu yang menjadi artefak budaya peninggalan Suku Minahasa pada masa lalu di Sulawesi Utara. Bentuknya menyerupai kubus serta beratapkan menyerupai rumah dengan berukirkan / relief motif artistik. Bagi masyarakat adat Minahasa, waruga memiliki nilai historis yang mengandung makna tentang asal usul serta perjuangan leluhur bangsa Minahasa. Hal mana waruga mengingatkan identitas, jatidiri dan sejarah kehidupan orang Minahasa dahulu kala. Waruga di Kayawu, Tomohon Kini, kubur batu waruga telah dialihfungsikan yaitu sebagai warisan budaya yang pemanfaatannya untuk objek wisata dan situs cagar alam budaya Minahasa. Definisi Waruga Dari Berbagai Sumber Dalam beberapa versi sumber, waruga memiliki beberapa definisi diantaranya: secara etimologis waruga berasal dari kata  'wawa'  yang artinya menyeluruh atau sepenuhnya. 'Ruga' ya
Post a Comment
Read more

Ancaman Abrasi Pantai Di Teluk Amurang

Sumber Foto : Arsip BPBD Minahasa Selatan Pada tahun 2022 lalu, terjadi bencana di Pantai Amurang, Minahasa Selatan berupa Abrasi Pantai. Kejadian tersebut mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur dan rumah pemukiman warga.  Setidaknya 34 rumah hilang, 11 rumah mengalami kerusakan parah, dan 49 rumah dalam keadaan terancam, serta 15 rumah diketahui pada posisi beresiko tinggi. Kejadian inipun mengakibatkan 1 unit SD rusak dan runtuhnya jembatan Ranowangko. Ancaman Abrasi di Teluk Amurang Abrasi pantai memang merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan kerusakan pada garis pantai akibat terlepasnya material pantai yang terus-menerus terhantam oleh gelombang laut atau karena perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai. Wilayah pesisir pantai merupakan area yang rentan terhadap berbagai tekanan dari aktivitas manusia maupun fenomena alam. Sumber foto : Dirjen SDA KemenPUPR Di sepanjang pantai Alar Teluk Amurang, Amurang – Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, a
Post a Comment
Read more

RENCANA INDUK PELABUHAN

Apa Itu Rencana Induk Pelabuhan? Rencana Induk Pelabuhan Dasar Penyusunan / Penetapan Rencanaa Induk Pelabuhan Berdasar Peraturan Menteri Perhubungan No. 57/2020, rencana induk pelabuhan merupakan pengaturan ruang pada pelabuhan dalam rangka tataguna tanah serta perairan di daerah lingkup kerja pelabuhan (DLKr) dan daerah lingkup kepentingan pelabuhan (DLKp). Kebijakan pengaturan pelabuhan di Indonesia sesuai UU No.17/2008 tentang pelayaran, rencana induk pelabuhan merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan pelabuhan, pengoperasian dan penyelenggaraannya, serta penyusunan dan pengembangan pelabuhan dimana ditetapkan melalui keputusan pemerintah (SK). Pelabuhan Umum Amurang dan Pelabuhan Penyeberangan Amurang di Minahasa Selatan Penyusunan rencana induk pelabuhan harus memperhatikan hal-hal yang menjadi prasyarat dalam penetapannya, yaitu : Perencanaan tataruang wilayah daerah provinsi Perencanaan tataruang wilayah daerah kab/kota Keserasian, keselarasan dan keseimbangandenga
Post a Comment
Read more