Skip to main content

KOMUNIKASI POLITIK

Menelaah dan Memahami Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum

Komponen-komponen komunikasi politik
(sumber foto : dictio.id)

Komunikasi bukan hanya merupakan proses tukar menukar pikiran dan pendapat saja, tetapi juga merupakan suatu kegiatan/usaha seseorang untuk merubah pendapat, perilaku dan sikap orang lain. Komunikasi dapat diartikan juga bahwa, komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian maksud dan tujuan agar dapat dimengerti dengan tujuan merubah sikap dan tingkah laku.

Membahas tentang komunikasi politik, menjadi suatu hal yang menarik perhatian. Bukan hanya oleh para elit-elit intelek sarjana komunikasi tetapi juga oleh para politikus dan kaum awam sekalipun. Dibawah ini disajikan artikel mengenai komunikasi politik, baik pandangan pribadi serta refrensi dan pandangan para ahli yang diambil dari berbagai sumber.

Komunikasi Politik Dalam Kajian Ahli

Komunikasi adalah penyebaran, atau juga yang berkaitan dengan fungsi suatu sistem politik (Mulyana, 2007,29). Hal ini menjadi sebuah tantangan dari organisasi politik, partai politik atau gabungan partai atau tim sukses untuk mengukur kemampuan serta melihat aksesibilitas dan atraktivitas calon dimata masyarakat.

Peranan dari komunikasi politik sangat dibutuhkan untuk mengukur dan melihat dampak serta hasil yang sifatnya politis. Dimana setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat berpengaruh pada komunikasi menurut Melvin L DeFleur dalam Model Transaksi Simultan, yaitu : 

  1. Faktor Hubungan Sosial, bahwa sangat berpengaruhnya hubungan antar pelaku komunikasi, baik isi pesan atau terhadap bagaimana pesan itu disampaikan dan diterima.
  2. Faktor Situasi Sosio-Kultur, dimana komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang mengandung makna kultur tertentu yang menjadi identitas pelaku komunikasi.
  3. Faktor Lingkungan, adalah lingkungan yang merupakan tempat dimana komunikasi berlangsung dengan menekankan pada 'apa' dan 'bagaimana' pesan-pesan komunikasi di sampaikan.

Pesan Dalam Komunikasi Politik

Merencanakan pesan politik adalah kegiatan mutlak yang harus dilakukan. Dalam komunikasi politik, pesan yang bersifat persuasif bertujuan untuk mengubah pendapat, sikap, persepsi dan perilaku masyarakat.

sumber foto : politik.rmol.id

Pada dasarnya, kandidat dalam sebuah suksesi politik merupakan produsen yang diharapkan mampu untuk memasarkan diri sebagai proses pemasaran politik. Strategi pemenangan dalam komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh bagaimana kandidat dapat mempengaruhi untuk tujuan membentuk perilaku pemilih.

Untuk membentuk simpati, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dan kandidat agar tercipta proses komunikasi dua arah. Dari komunikasi dua arah ini, kandidat atau tim pemenangan dapat menemukan reaksi konstituen terhadap apa yang telah dilakukan berdasar perencanaan yang telah dilaksanakan.

Hubungan antara organisasi politik / partai politik merupakan hubungan interaksi dimana kedua pihak membangun pemahaman bersama. Hal ini perlu karena parpol dan masyarakat / konstituen belum tentu memiliki kerangka berpikir yang sama.

Komunikasi dua arah membutuhkan proses dimana parpol mencoba mengkomunikasikan ide dan gagasan partai, platform dan peogram kerja serta ideologinya. Tujuannya, agar hal-hal yang diperkirakan dan direncanakan dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat.

Pada hakekatnya, pesan komunikasi politik itu harus dilakukan secara sadar dan terus menerus serta diorganisasikan untuk disampaikan kepada pemilih/masyarakat dengan berbagai alternatif terbaik. Karena proses pemenangan dimulai dari memperkenalkan apa yang diinginkan masyarakat dari kandidat sesuai dengan momentum pemilu itu sendiri.

Dampak Komunikasi Politik

Keberadaan khalayak pemilih yang bersifat heterogen, memunculkan komunitas-komunitas publik. Komunitas-komunitas ini membentuk opini publik pada konteks politik baik dalam persepsi pro dan kontra. Maka pengemasan komunikasi politik terbaik adalah dengan mengangkat isu perbaikan dan pembenahan.

Pendekatan komunikasi yang dilakukan kandidat, yang tidak diikuti kemampuan mesin politik akan berdampak pada perubahan sosial untuk memilih kandidat. Kekuatan mesin politik akan menjadi sebuah pesan yang dapat dinternalisasikan oleh masyarakat pemilih dan menjadikannya sebuah refrensi yang berujung  pada pilihan politik.

sumber foto : www.ajnn.net

Konsep strategi memenangkan pemilu secara lebih spesifik dan terkait dengan kandidat, tim pemenangan dan kebijakan. Optimalisasi strategi harus dapat bersinergi untuk membentuk kesadaran dan pengenalan publik terhadap kandidat sekaligus program-program yang diusung.

Untuk memperoleh dukungan sebagai bentuk loyalitas, tidak hanya berorientasi pada mobilisasi massa namun harus mampu memperoleh dukungan dari semua elemen yang terlibat dalam pasar politik. Adapun strategi yang harus di phami dalam pendekatan-pendekatan komunikasi politik terhadap masyarakat, sebagai contoh dibawah ini :

  1. Komunikasi harus menyentuh pada semua lapisan masyarakat pemilik suara, tidak hanya terbatas pada kantong-kantong yang sudah lama terbentuk.
  2. Pengemasan pesan politik dalam bentuk visi dan misi harus dapat tersampaikan sesuai dengan konteks realitas yang ada.
  3. Komunikasi politik kandidat harus juga memperhatikan kandidat lain, sehingga dengan mudah dapat menemukan formula komunikasi politik yang tepat sasaran.

Pustaka : Dari berbagai sumber

Comments

Popular posts from this blog

DLKr / DLKp : Daerah Lingkup Kerja (DLKR) / Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP)

Daerah Lingkup Kerja (DLKR) Pelabuhan / Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP) Pelabuhan foto : Pelabuhan Penyeberangan Amurang Pelabuhan adalah salah satu fasilitas publik yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian dan perdagangan nasional. Perencanaan yang tidak tepat terhadap pelabuhan akan berakibat pada in-efisiensi layanan kepelabuhanan. Perundangan terkait pelayaran dan kepelabuhanan mewajibkan pelabuhan untuk memiliki Rencana Induk Pelabuhan, serta dalam menunjang efektifitas serta efisiensi penyelenggaraan pelabuhan maka perlu untuk menyusun  Daerah Lingkup Kerja (DLKR) / Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP). DLKr / DLKp merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan suatu pelabuhan.  Rencana Induk Pelabuhan merupakan pengaturan terhadap ruang pelabuhan dalam rangka perencanaan tataguna tanah dan perairan pada  Daerah Lingkup Kerja dan Daerah Lingkup Kepentingan.  DLKR merupakan wilayah/daerah perairan dan d...

5 (Lima) Pelabuhan di Kabupaten Minahasa Selatan

Pelabuhan Yang Beroperasi Di Kabupaten Minahasa Selatan Kapal Latih KM. Laksamana Jhon Lie milik Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara yang sandar di dermaga Pelabuhan  Laut Amurang Sumber : Yanes A Lasut Minahasa Selatan merupakan salah satu daerah otonom kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagian daerah ini membentang disepanjang pesisir pantai bagian utara yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi. Tak mengherankan bila masyarakat daerah ini sudah sangat familiar dengan kapal dan dermaga pelabuhannya.  Berkaitan dengan pelabuhan, setidaknya ada 5 (Lima) Pelabuhan di Kabupaten Minahasa Selatan. Tiap pelabuhan dikelola oleh pihak yang berbeda-beda oleh karena karakteristik pelayanan dan fungsi pelabuhannya yang berbeda. Pelabuhan-pelabuhan ini terdiri dari 1 (Satu) Pelabuhan Umum dan 4 (Empat) Pelabuhan Khusus. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita kenali lebih dekat ke 5 (Lima) pelabuhan-pelabuhan ini. 1. Pelabuhan Laut Amurang  Pelabuhan Laut Amurang...

SISTEM ZONASI PELABUHAN PENYEBERANGAN : Pengaturan Demi Tertibnya Pola Arus di Pelabuhan

Pentingnya Zonasi Pelabuhan Contoh zonasi pelabuhan penyeberangan Pelabuhan sebagai salah satu prasarana penunjang transportasi yang juga merupakan fasilitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayaran. Dalam pelaksanaan layanan masyarakat, pelabuhan tidak boleh disamakan dengan fasilitas pemerintah lainnya karena pengelolaannya harus mengacu pada regulasi-regulasi yang berlaku secara internasional. Salah satu regulasi adalah dengan penetapan zonasi pelabuhan yang dimaksudkan agar pengaturan pola arus di pelabuhan dapat berjalan dengan tertib. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang maksud dan tujuan zonasi pelabuhan serta pentingnya penetapan zonasi pada suatu pelabuhan terlebih khusus pelabuhan penyeberangan. Maksud dan Tujuan Zonasi Pelabuhan Penyeberangan Merujuk pada Permenhub RI No.91/2021 terkait zonasi pelabuhan yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan penyeberangan, mempunyai maksud serta tujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ke...