Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2022

Sekilas Sejarah Pelabuhan Penyeberangan Amurang

Sekilas Sejarah Pelabuhan Penyeberangan Amurang Pelabuhan Penyeberangan Amurang merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang tercatat dalam neraca kekayaan daerah. Pelabuhan yang berlokasi di Kelurahan Kawangkoan Bawah-Kec. Amurang Barat ini telah beroperasi sejak tahun 2012. Pelabuhan Penyeberangan Amurang Pembangunan Pelabuhan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja ASDP Sulawesi Utara Kementrian Perhubungan RI dengan dana dari APBN. Dibangun pada masa pemerintahan Bupati Ramoy Markus Luntungan dengan Kepala Dinas Perhubungan Minahasa Selatan pada waktu itu Drs. Sonny F. Tandayu (kelak menjadi Wakil Bupati periode 2010-2015). Menurut sumber, Pembangunan Pelabuhan ini dilaksanakan secara multiyear, dibangun pertama kali dengan tiga tahap yaitu tahun 2007, 2008 dan 2010. Pada tahun 2012 oleh Satuan Kerja ASDP Sulut bersama dengan Dinas Perhubungan (waktu itu Kepala Dinas Jimmy Tamon) mengadakan penyerahan operasional pelabuhan kepada Dinas Perhubungan

26 Juli, Hari Mangrove Sedunia

Mangrove Pohon mangrove merupakan tumbuhan yang hidup biasanya di pesisir pantai. Mangrove sangat penting dan bermanfaat dalam ekosistem kehidupan. Pelestarian mangrove sangat penting dalam rangka menjaga kestabilan lingkungan yang berpengaruh pada kehidupan manusia. Tanggal 26 Juli lalu merupakan Hari Mangrove Sedunia, mari sedikit membahas tentang mangrove, hal-hal apa tentang mangrove serta manfaat dan fungsinya. Pesiden Jokowi menananm Pohon Mangrove (Foto : Laily Rachev -Biro Pers Sekertariat Negara ) Apa itu Mangrove? Dari berbagai sumber dijelaskan bahwa, kata Mangrove berasal dari bahasa Potugis dan Inggris. Dimana dalam bahasa portugis yaitu Mangue dan dalam bahasa Inggris yaitu Grove. Dalam bahasa portugis, kata mangrove dimaksudkan sebagai suatu spesies tumbuhan dan kata Mangal menyatakan komunitas dari spesies itu. Sedangkan untuk bahasa Inggris, kata Mangrove lebih menyatakan tentang komunitas spesies atau keluarga tumbuh-tumbuhan yang hidupnya di pinggiran pantai dengan

Pelabuhan Penyeberangan Amurang, Minahasa Selatan

Pelabuhan Penyeberangan Amurang Penggerak Ekonomi Amurang merupakan salah satu kota pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara. Berada di Kabupaten Minahasa Selatan menjadikan Kota Amurang sebagai kota pelabuhan terbesar kedua di Sulawesi Utara setelah Kota Bitung dilihat dari keberadaan beberapa pelabuhan disini. Pelabuhan-pelabuhan tersebut diantaranya, Pelabuhan Laut/Umum Amurang, Pelabuhan Penyeberangan Amurang, Pelabuhan Perikanan Amurang dan Pelabuhan Khusus PT. Cargill Amurang. Pelabuhan Penyeberangan Amurang Keberadaan pelabuhan-pelabuhan ini tentu menjadi keuntungan besar bagi Kota Amurang pada khususnya dan Kabupaten Minahasa Selatan pada umumnya dalam rangka menopang perekonomian. Pelabuhan Penyeberangan Amurang yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sangat penting dan strategis posisinya sebagai salah satu sarana pelayanan publik di bidang transportasi dengan perannya pada peningkatan perekonomian Kabupaten Minahasa Selatan. Letak dan Kondisi Pela

Amurang, Minahasa Selatan

Amurang Selalu Di Hati Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara tepatnya berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Sebetulnya, Amurang bukanlah sebuah kota administratif yang dipimpin oleh Kepala Daerah sendiri tapi merupakan ibukota daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Barat. Amurang (image credit : minahasa.net) Sekilas Tentang Amurang Terdiri dari 28 Desa dan Kelurahan didalamnya, luas wilayah Amurang 295,84 Km2 atau sama dengan 20,31% terhadap persentase luas Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu 1.456,46 Km2. Kecamatan Amurang Timur terluas dengan 142,3 Km2, Kecamatan Amurang Barat dengan luas 107,41 Km2 dan yang terkecil Kecamatan Amurang dengan luas 46,13 Km2. Berdasarkan data BPS Kabupaten Minahasa Selatan, jumlah penduduk Amurang seluruhnya adalah 51.944 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 223.64 jiwa/Km2 pada tahun 2020 dimana penduduk Amurang merupakan 21,97% da

Penerapan Perubahan Paradigma Dalam Praktek Administrasi Publik

Perubahan Paradigma Dalam Praktek Administrasi Publik Prodi Administrasi Negara, Klas A Pascasarjana UNIMA Tahun 2019 Apa yang dimaksud Paradigma Administrasi Publik? MenurutThomas Khun, filsuf dan sejarawan Amerika Serikat bahwa Paradigma Administrasi adalah cara pandang akan suatu metode-metode atau nilai-nilai dan atau prinsip dasar mengenai pemecahan akan sebuah masalah yang dianut suatu masyarakat pada suatu masa tertentu. Sehingga boleh dikatakan sebagai cara pandang yang dijalankan dalam memahami permasalahan atau fenomena dalam suatu administrasi publik (Sri Yuliani, Paradigma Administrasi Publik, UNS). Ada 5 (lima) paradigma yang dikemukakan Nicholas Henry sebagai konsep dalam menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat, yaitu : Paradigma dikotomi politik (1900-1926) Pada periode ini, para ilmuwan seperti W. Wilson dan F. Goodnow memandang bahwa perlu dipisahkannya antara ilmu administrasi dengan ilmu politik dikarenakan fokus dan lok

Kayawu, Kota Tomohon

Kayawu, kinatouanku Kayawu, yah adalah kampung dimana saya dilahirkan dan dibesarkan. Berada di bawah kaki Gunung Lokon, kampung ini punya keindahan alam yang luar biasa dengan tanah yang subur. Mata airnya jernih membawa berkah tersendiri dengan limpahan air yang banyak. Dihuni oleh masyarakatnya ramah dan santun serta penuh kehangatan. Kampung ini cukup dikenal banyak orang di Tanah Minahasa. Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara-Kota Tomohon Kayawu berada di Kota Tomohon, tepatnya di Kecamatan Tomohon Utara. Ada 3 (tiga) rute yang bisa di ambil untuk sampai ke kampung ini. Dari arah utara, masuk melalui pertigaan depan Rindam Kodam Merdeka di Kelurahan Kakaskasen dengan patokan Patung Opo Worang berbelok kanan dengan melewati Kelurahan Wailan dan menyusuri jalan menurun untuk kemudian sampai ke kampung Kayawu. Dari arah selatan, melalui Kelurahan Woloan 2 (dua) dengan patokan perempatan jalan raya disampin Gereja GMIM Eben Heazer Woloan 2 kemudian menyusuri jalan dengan melewati 2

Meneropong Arah Kebijakan Sistem Keselamatan Pelayaran

Kebijakan Pelayaran Nasional Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang luas, transportasi laut yang dalam hal ini Pelayaran memiliki posisi dan peran strategis dalam perdagangan untuk memajukan perekonomian, pengetahuan untuk pengembangan sumber daya pelayaran dan keamanan dalam rangka pertahanan kedaulatan negara. Dengan fakta ini maka perlu upaya pemanfaatan perairan dan pelayaran dengan baik demi tercapainya tujuan nasional negara di bidang pelayaran. sumber foto : web.facebook.com/kemenhub151 Tujuan pelayaran nasional di Indonesia dimaksudkan dalam rangka pengembangan perekonomian negara dan pelaksanaan perlindungan pertahanan keamanan bangsa dan masyarakat. Dan secara luas bertujuan dalam pelestarian lingkungan maritim, perlindungan keselamatan pelayaran, pelaksanaan sistem kepelabuhanan dan sistem perangkutan laut di Indonesia. Semua maksud dan tujuan pelayaran yang tersebut diatas tertuang dalam perundangan yang menjadi kebijakan tentang pelayaran di Indonesia yaitu U

Pentingnya Integritas Dalam Pelayanan Publik

Tantangan Integritas Dalam Pelayanan Publik Mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan upaya dalam rangka membangun pelayanan pemerintahan yang berdaya guna. Maka untuk menghasilkan pelayanan yang berdaya guna, dibutuhkan birokrasi aparatur negara yang transparan dan akuntabel serta bebas KKN. Menjadi tantangan dalam birokrasi nasional untuk mewujudkan integritas pelayanan yang baik, karena akan ada saja keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaan birokrasi. Keterbatasan sumber daya (SDM), anggaran dan waktu merupakan sebagian tantangan dalam penyelenggaraan negara. Keterbatasan Sumber Daya (SDM), harus diakui bahwa kualitas SDM aparatur negara belum semuanya dalam tahap mahir atau profesional meski saat ini arahnya menuju lebih baik. Keterbatasan anggaran selalu menjadi masalah utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan operasional pemerintahan, karena bukan tidak mungkin bahwa, tidak semua sektor mendapat dukungan dana memadai menunjang kegiatan pelayanan birokrasi. Keter