Skip to main content

Posts

Politik Ekonomi Dalam Kerangka Demokrasi Ekonomi

Demokrasi Ekonomi Sebagaimana Amanat UUD 1945 Sistem demokrasi ekonomi Indonesia Perkembangan akan kebutuhan serta tantangan dalam Pembangunan Nasional memerlukan keberpihakan politik ekonomi. Hal ini dalam rangka memberikan dukungan, kesempatan serta pengembangan ekonomi kerakyatan dimana mencakup perkoperasian serta usaha kecil dan menengah sebagaimana menjadi pilar penting dalam pengembangan perekonomian nasional. Maksud dari itu semua merupakan amanat pelaksanaan Demokrasi Ekonomi yang terkandung dan tertuang dalam Pasal 33  UUD 1945, dimana pelaksanaannya belumlah terwujud optimal. Oleh karena itu, politik ekonomi seyogyanya diarahkan dalam kerangka yang lebih baik dimana mencakup tentang strategi, kebijaksanaan serta pelaksanaan pembangunan perekonomian negara. Hal ini merupakan amanat UUD 1945 dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar Demokrasi Ekonomi dengan tujuan utamanya adalah mengakomodir kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. G

Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia

Hirarki Perundangan di Indonesia Hirarki perundangan di Indonesia Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan pada hukum. Atas hal ini maka perlu untuk mempertegas sumber-sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundangan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sumber hukum merupakan sumber yang menjadi rujukan atau dijadikan bahan dalam penyusunan perundangan. Sumber hukum yaitu terdiri dari sumber hukum tidak tertulis dan sumber hukum tertulis. Di Indonesia PANCASILA merupakan hukum dasar yang menjadi dasar atau sumber hukum utama yang dijadikan rujukan dalam penyusunan peraturan perundangan. Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia Berdasarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia, adalah sebagai berikut : UUD 1945 UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dimana memuat garis-garis dan dasar hukum dalam penyelenggara

Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia

Memahami Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia Dampak buruk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (image credit : www.ayoksinau.com) Merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia telah membuat rusak dan goyahnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Hal ini telah cukup membuat lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa dikarenakan kecurangan-kecurangan dari pelaksanaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Permasalahan KKN yang melanda bangsa Indonesia sudah pada tahapan yang serius, dan menjadikan hal ini sebagai sebuah kejahatan yang sudah sangatlah luar biasa. Melihat buruknya efek dan imbas dari praktek-praktek KKN maka pemerintah telah membuat rekomendasi bagi pemerintahan dalam rangka memberantas KKN itu sendiri. Sejak tahun 1998, pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dijadikan sebagai salah satu agenda prioritas tetapi pada kenyataannya belumlah memberikan angin segar akan hasil dan peruba

Kekebalan Diplomatik : Memahami dan Mengenal Hak Imunitas Diplomat

Lambertus Nikolaus Palar, lahir Tomohon 5 Juni 1900 Diplomat Terbaik Indonesia Tugas diplomat sangatlah penting, karena mempunyai kewenangan melaksanakan hubungan internasional mewakili pemerintah dalam hal ini Kepala Negara/Presiden dan atau Menteri Luar Negeri pada suatu negara penempatannya. Tugas utamanya tentu saja mewakili kepentingan negara asalnya, sehingga segala aktivitas diplomat dipandang sebagai perwakilan aktivitas sebuah negara sesuai kepentingan diplomatiknya. Mengenal Kekebalan Diplomatik atau Diplomatic Immunity Merujuk sumber  wikipedia,  Kekebalan Diplomatik merupakan kekebalan hukum bagi diplomat dalam memastikan kelancaran tugasnya dengan aman serta tidak bisa ditangkap atau dituntut oleh aparat dimana dia melaksanakan tugas diplomatik. Kekebalan diplomatik atau (diplomatic immunity) telah dikodifikasi dan atau diratifikasi sebagaimana tertuang dalam Konvensi Wina terkait Hubungan Diplomatik  tahun 1961 sebagai hukum internasional. Sejak dahulu, pada zama

Usaha Ekspedisi Barang (Freight Forwarding)

Freight Forwarding Tahun 2009 di Pelabuhan Petik Kemas Bitung Apa itu perusahaan jasa ekspedisi ? Freight forwarder atau juga disebut perusahaan ekspedisi bertindak sebagai perantara antara perusahaan yang melakukan pengiriman barang dan tujuan akhir barang. Meskipun tidak melakukan pengiriman sendiri, mereka menawarkan moda transportasi yang berbeda seperti angkutan laut/laut, angkutan kereta api, angkutan jalan dan angkutan udara. Jadi, usaha ekspedisi atau Freight Forwarding menitikberatkan pada pengkoordinasian pengiriman barang dengan menggunakan satu atau lebih moda transportasi. Freight forwarder merupakan bagian integral dari rantai pasokan dan perdagangan maritim global dan meskipun mereka terlibat dalam semua moda transportasi (laut, jalan, kereta api dan udara), di sini saya berkonsentrasi pada perdagangan lintas laut yang menyumbang lebih dari 90% dari perdagangan dunia. Freight Forwarder Sebagai Agen/operator Multi-fungsi dalam Usaha Pengiriman Barang/kargo Dalam

Knot : Ukuran Satuan Kecepatan Kapal

Penggunaan Knot Pada Pelayaran Kapal Airspeed Indicator / Knots (wikipedia) Mengapa pengukuran kecepatan kapal menggunakan satuan Knot? Bagaimana sejarah penentuan kecepatan kapal menggunakan Knot pada pelayaran? Bagaimana perhitungan Knot dalam ukuran kecepatan kapal di laut? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menjadi tanda tanya bagi sebagian orang. Karena membahas soal Knot hanya dilakukan oleh orang-orang yang tertarik dengan dunia kemaritiman. Knot merupakan satuan untuk kecepatan kapal. Knot sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya simpul (simpul ini merujuk pada simpul tali). Apa kaitan simpul dengan dunia pelayaran? Ini berkaitan dengan pelaksanaan dunia pelayaran di masa lalu yang tentu saja belum secanggih saat ini. Pelaut-pelaut pada jaman dulu menggunakan tali untuk mengukur kecepatan kapalnya. Tali ini dibuat simpul-simpul (knot) dengan jarak sama. Perhitungan kecepatan kemudian dengan mengikat tali pada sepotong kayu. Kayu yang telah terikat tali kemudia

Sejarah Panjat Pinang di Indonesia : Warisan Simbol Kolonialisme

Sejarah Panjat Pinang Panjat pinang selalu menjadi ajang yang sering di lombakan setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan di beberapa tempat di Indonesia. Banyak menarik perhatian banyak orang dan sering diikuti dengan antusias baik pria wanita walau sekedar meramaikan saja. Sebenarnya bagaimana awal mula panjat pinang ini sampai ada dan begitu dikenal? Menarik untuk dibahas karena ternyata panjat pinang merupakan warisan kolonial di masa lalu. Kemeriahan Pagelaran Panjat Pinang (credit image : Antara Foto/Rahmad) Saat ini, panjat pinang menjadi hiburan tersendiri karena dijadikan lomba dalam perayaan memperingati hari kemerdekaan. Kegiatan ini sangat meriah karena akan ada banyak penonton yang akan hadir menyaksikan. Hadiah-hadiah yang ditawarkan saat inipun sudah semakin menarik karena di beberapa tempat hadiah bisa berupa sepeda atau bahkan handphone, pakaian dan lainnya yang menarik untuk diperebutkan. Awal Mula Panjat Pinang di Indonesia Menurut Rinto Jiang dalam arti